Sekretariat Dewan
Galeri Video
Sekretariat Dewan
Statistik JDIH
SEKRETARIAT DEWAN
SEPUTAR SETWAN
Sambutan
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka dinilai perlu untuk mendokumentasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada DPRD Kabupaten Cianjur sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN.
JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. JDIH DPRD Kabupaten Cianjur sudah terintegrasi dengan JDIHN sejak tanggal 17 Juni 2020.
Pembuatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD (JDIH DPRD) Kabupaten Cianjur memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola dokumentasi merupakan upaya yang mencerminkan pelaksanaan otomatisasi. Sesuai Keputusan Presiden No 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dicabut dengan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan yang menetapkan dan mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik, maka dibentuklah situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Cianjur.
Manfaat yang dapat diperoleh antara lain sebagai upaya menyediakan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta bahan dokumentasi hukum lainnya.
Website JDIH DPRD Kabupaten Cianjur memiliki koleksi produk hukum seperti Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD serta non produk hukum seperti, Risalah Sidang, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.
Kami tetap mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari masyarakat dan pengguna sehingga fasilitas dan layanan yang terdapat di situs web ini dapat terus disempurnakan.